231 Media Akan Di Audit, Benar Tidak Sudah Dapat Dari APBD Kepri?

KPK RI Firli Bahuri sudah larang dana media di lakukan mou, yang boleh satu berita 100 ribu, itu pun harus ide sendiri, kalau kopy paste tak bayar.

Sebab bahaya kalau mou, bisa monopoli, hal ini harus di atur, dan hibah, proposal, media ratusan milyar di Kepri akan di audit, BPKP, BPK , KPK, akan turun

Sehingga tahun 2023 benar benar efektif, efesiensi, sementara proyek yang besar besar itu lewat APBN, atau reses, pokir DPR, DPRD sehingga tidak tergerus

Fokus pelayanan ekonomi, pulihkan, sehingga tumbuh, bukan hanya beton beton, tak bisa di makan itu

Kalau gaji dll 10-50 juta ya memang idealis sudah tidak ada, manggut manggut,tidak ada lagi kritik , semua setuju? duit rakyat di embat, bersubahat

Proyek akan di alihkan ke ijin dll gratiskan, sehingga terbuka semua akses darat laut udara

Siapkan armada dll, namun bila beton beton terus ya gini lah jadi nya

Fee 10 % , ppnpph 12,5 % di tambah keuntungan yang kerjakan 15 % , subkon 10 % , tukang dll bisa 10 % , sehingga di lapangan itu lah yang terjadi, setahun sudah rusak, tiap tahun gali lubang tutup lubang

Online, FB, IG, WA dll sudah gratis semua, tak ada lagi bayar, sebab sudah di bayar oleh yang punya server

45 DPRD Kepri akan pindah ke Aula Dompak, sebab roboh plafon, Abu Bakar Kadis PU PR segera kerjakan

Banyak lagi pengawasan dll, kontrol proyek, reses, pokir per satu dewan sekitar 2-10 milyar, gaji dll sekitar 20-50 juta sebulan, habis untuk Caleg tahun ini mungkin sekitar 1-5 milyar baru bisa duduk, tergantung retak tangan juga

Begitu juga DPR, DPD sekitar 50-200 juta sebulan gaji dll, kalau reses, pokir dll sekitar 5-20 milyar tergantung jabatan, pinjam di bank gadai SK bisa dapat 2 milyar, bila mau duduk sekitar 2-20 milyar tergantung dapil,wilayah, jumlah penduduk dll, retak tangan juga

Pilkada Bupati, Walikota juga, sekitar 5-30 milyar habis, gaji dll sekitar 2 milyar tergantung PAD, kunker dll serta dialog, seminar dll, begitu juga Gubernur mau duduk sekitar 10-100 milyar, tergantung, gaji dll sekitar 5 milyar sebulan tergantung PAD

Sehingga tahun 2024 ini bisa saja lewat DPRD Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, sebab terlalu besar duit habis, sehingga semua di politik kan

Bila tertutup Ketua, Sekretaris di untung kan, bila terbuka ya siapa yang punya duit besar dia yang duduk, atau cukong besar, kata Mahfud

Mendagri, Menpan RB, Menkeu, DPR, MPR, DPD dan 9 Ketum Partai lagi bahas hal ini. Kunci nya rakyat butuh : Lapangan Kerja Banyak, 11 Bahan pokok stok banyak, harga stabil, Kesehatan Semua WNI Gratis berobat di RS, Puskesmas milik pemerintah, TK-SMU Gratis buku, spp, uang rapot, baju, celana semua siapkan gratis lewat APBN, APBD tak perlu ada BOS, sertifikat dll, guru fokus mengajar, gaji sesuai golongan,Kata Syahban Siregar SH Pengamat Sosial Media Di Kepulauan Riau

Proyek alihkan ke PU PR yang tahu tehnis, rusun di bangun 34 Provinsi , tive 36 lantai 34 di semua ibu kota, TNI, POLRI, warga setempat yang bangun, patungan duit APBN, APBD, CSR, Pengusaha , angsuran 200.000 selama 30 tahun. Insya Allah bisa buat Keppres, semoga Joko Widodo di kenang selama nya, bangun serentak 1 tahun tuntas. Dewan, Menteri agak ikat pinggang dikit.