Pejabat Pusat Turun Sudah Ada Anggaran, Jangan Terlalu Berlebihan?

Pola pola lama hilangkan, biasanya pejabat pusat datang sering di layani, di servis, kali ini sudah di larang, di larang keras gunakan duit APBD.

Sebab pejabat pusat datang ke daerah itu anggaran sudah ada, dan kondisi saat ini cukup pakai email, pdf, WA, ig dll banyak sudah saluran.

Sehingga dia bisa lihat sendiri tanpa di komandoi dari daerah, apalagi Presiden RI Joko Widodo sudah larang, KPK RI Larang keras, sudah ada anggaran APBN.

BPK, BPKP, dll sudah tegas, apalagi sudah ada oknum Bpk ketika itu di Jabar di tangkap, hal ini sudah ada larangan.

Gubernur, Bupati, Walikota itu lah yang di percaya oleh Presiden RI, sehingga pejabat pusat tidak perlu lagi di layani ini dan itu.

Semoga tegas lugas, apalagi Ormas daerah dll itu sudah faham, pasti dia mengetahui, lebih baik dialog langsung, sehingga ketahuan, semoga mafia tanah, BBM, narkiba, imigran gelap dll sikat habis, rakyat butuh kepekaan kepedulian, fokus lapangan kerja.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *