Ansar Ahmad Dan Mendagri, Monitoring Dan Evaluasi Program
Duit yang sudah di belanjakan dari APBN, APBD yang masuk sudah 93,18 % tahun 2021 , kata Ansar Ahmad Gubernur.
Mendagri dan Wamenhan hadir di kepri, dalam rangka evaluasi dan program, tahun 2022 agar transparan tepat guna dan pro rakyat.
Namun banyak juga proyek tunda bayar, hal ini banyak juga yang tak siap proyek, daftar hitam dan denda sesuai Keppres 31 Desember 2021.
Tidak boleh lagi ada yang kerja, kalaupun ada dia harus di denda atau putus kontrak, ada yang lanjutkan lagi kegiatan proyek.
Infrastruktur Pelabuhan, bandara dan jalan sudah bagus, hanya akses yang belum di buka ke Sumatera dan Pulau Jawa, warga biar bisa nikmati, lihat pk baru ke Tanjungpinang tiket pesawat 3 juta, siapa yang mau, sementara Batam ke pk baru hanya 400.000,- ada dugaan di monopoli .
RO RO harusnya 24 jam Batam ke Bintan, Karimun ke Riau. Swasta kan kerja sama dengan BUMD Pasti bisa dan mampu.
Rakyat butuh kecepatan, lap kerja dan pabrik ikan di perbanyak, sehingga nilai jual tinggi.
Jumaga Nadeak SH MH Ketua DPRD Kepri dkk dorong KDH, OPD buka akses, sehingga tak berharap duit APBD.
Swasta tumbuh ekonomi lancar, rakyat sejahtera, Pejabat pusat tak perlu banyak di servis, sebab sppd dll sudah ada di anggarkan untuk itu.
Kejati Kepri, Kapolda Kepri, KPK RI terus usut tuntas tunjangan 2,3 milyar , Walikota yang kembalikan duit negara, 14 Puskesmas kembalikan 500 juta ke kas negara, Apri S dan Umar sidang TIPIKOR KPK RI, merembet kemana mana? Kemungkinan yang di sebut sebut dalam BAP akan di panggil oleh KPK RI, Kasus bansos dispora dll segera tuntaskan.
Dana Humas dan Sekwan tak ada lagi yang ada di Infokom, Humas hanya melayani KDH, jangan ada lagi monopoli proyek, jangan ada lagi KKN, Duit kembali, jeruji besi tetap, lanjut di Sidang, Kata Syahban Siregar SH Pengamat Sosial Media Di Kepulauan Riau.
Segera Sekda Kepri di lantik, segera proyek di lelang dan PL, agar pengawasan lama, dan bermutu, berkualitas bangunan, tidak setiap tahun rehab, perbaikan, rutin dll.
