Segera Kanwil BPN, KDH, Kajati, Kapolda Tuntaskan Masalah Tanah Di Kepri
Semoga Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Walikota Se Kepri, Kajati Jehezkiel D Sudarso SH MH, Kapolda Irjen Pol Asep Sapruddin, Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Kepri, dan RT, RW, KADES, CAMAT sehingga ada kepastian hukum atas Hak guna usaha, hak guna bangunan, sertipikat, alashak dan lainnya
Hutan lindung, hutan produksi, hutan mangrove dan lainnya. Contoh Kasus Rempang sudah P21, kasus mafia tanah sebagian sudah di vonis di bintan, buka semua data segera perjelas, begitu juga oknum BPN, Oknum Kades dan lainnya
Investor akan banyak masuk bila tanah nya jelas. Lagoi 23.000 hektar yang di manfaatkan hanya 4.000 hektar, Lobam sekian hektar lokasi industri
Di Singgarang di Dompak 900 hektar berapa sisa lagi setelah bangun kantor Gubernur, DPRD, OPD, Pajak, PT, PTA, TVRI, Lab kesehatan, rumah warga yg di bangun pemerintah.
Kantor Kogabwilhan I di Dompak dan UMRAH serta pelabuhan dompak, pelabuhan RO RO, Pelabuhan Moco dll
Berapa yang telah di kuasai oleh oknum pejabat dan lainnya.
Begitu juga kasus Wagub NYG ada dugaan 1,9 milyar rugi akibat ulah oknum nakal hal ini segera Aspidsus, Dirkrimsus, bersama BPN segera usut.
Belum lagi STISOPOL berapa hektar, balai Wartawan berapa hektar dulu jaman Kolonel Abdul Manan Saiman 20 hektar kemana sekarang
Lintas barat segera di perjelas, Wacope milik Tommy Soeharto, belum lagi pelabuhan Kijang, Pelindo perjelas patenkan, koperasi merah putih telah banyak di pakai tanah negara
Mana milik Riau, Kepri, mana milik Kementerian, mana milik PEMKAB, PEMKO, PEMROV KEPRI dan perusahaan. Bila tak di bangun 10 tahun lamanya sita saja untuk negara atau pajak 30 persen per tahun
Hotel dari Kawal, Trikora, Sakera sudah menjamur, begitu juga tanah batu 6 sampai km 12 ini sudah banyak perumahan, sebagian lunas tak jelas surat sertipikat, bahkan banyak depeloper setelah usai di tinggalkan begitu saja. Fasum dan lainnya.
Dorong Aparat Penegak Hukum agar kepala daerah data semua. Begitu juga WTO, sertipikat, milik asing dan lainnya. Ribet mumet investor mau masuk kendala nya lahan tak jelas, atau Kepala daerah beli lahan 100 hektar bisa sewa, bisa kontrak bagi investor. Bahkan luar negeri banyak mau masuk ke Kepri. Presiden sudah terkuat nomor 5 di dunia, SDA terbesar ayo berikan kepastian. Duit POKIR DEWAN alihkan beli lahan rakyat, jadikan milik LAM yang bisa sewa 5-50 tahun untuk anak cucu kita.
Kasus rokok 300 milyar, timah, arang, ikan Tuna, beras 1.000 ton dan lainnya telah di audit investigasi siapa apa turut serta pemodal dll, Purbaya Menkeu data sudah ada di dalam dan luar negeri tinggal eksekusi oleh 26 Jenderal di Kepri. Tegas lugas asta cita Presiden : koperasi merah putih, MBG, SPPG, Kampung nelayan, bangun kapal 90 triliun, sekolah rakyat, sekolah garuda, bangun tive 36 dengan 10 juta unit, bersih baleho, drainase sampah setiap SELASA, JUMAT, rumah baru wajib genteng, tanam padi, jagung, swasembada pangan dan energi. Segera 4 juta ton bauksit lelang atau angkut per lori berapa bayar ke negara dan PT BAI. Kapal 1 triliun segera beli oleh DANANTARA di batam biar untuk angkut RO RO 24 Jam bintan, batam, karimun, meranti, dumai PP tiket mobil roda empat 300.000 motor 50.000 , orang 10.000 sekali jalan pasti maju makmur bahagia, sampai kapanpun Prabowo S di ingat legacy. Subsidi bbm APBN, APBD, CSR dan panggil dudukan dua gubernur RIAU DAN KEPRI, MENHUB, DISHUB, BUPATI, WALIKOTA pasti makmur. Semua penyeludupan, mafia sikat basmi oleh TNI, POLRI, JAKSA, BC, PM. Sebulan tuntas. Sita jeruji besi miskinkan. SYAHBAN SIREGAR SH WARTAWAN 40 TAHUN DI KEPRI. Niat tulus iklas berani punya legacy. DANA MEDIA, MOU, HIBAH, PROPOSAL , POKIR DEWAN DI HAPUS. Alihkan ke rehab jalan desa, kel, kec, kab kota, rehab rumah miskin dll
