Dedi Mulyadi Bersama DPR Komisi II

Gubernur Jawa Barat biasanya mou dengan media 50 milyar sekarang 3 milyar cukup, akibat konten bisa terkenal, jumlah penduduk kali berapa itu yang harus masuk APBN

Menteri Agama banyak betul kewenangan di daerah tapi duit nya tak ada, jadi beban daerah APBN madrasah, sanawiyah dll

Ada desa jumlah 150.000 jiwa, ada kab jumlah nya 6 juta jiwa, hal ini harus segera di mekarkan

Bila pajak kendaraan untuk rehab jalan pasti mulus semua jalan desa, kel, kec, kab kota

Kalau di Kepri segera buka RO RO 24 Jam bintan, batam, karimun, meranti, dumai pasti maju Pak Presiden, mobil sekali jalan 300.000 , motor 50.000 orang cukup bayar 20.000 subsidi APBN, APBD pasti bahagia rakyat, pasti untung pihak kapal beli lewat danantara atau investor Inggris

Lahan siapkan 100 hektar bangun gedung 100 meter x 50 meter ada 100 titik, sehingga pengusaha tinggal bawa mesin, duit, ijin cukup satu lembar teken semua yang berkepentingan, no hp dll, sehingga tidak ribet

PPPK harus di evaluasi sebab beban APBD bukan APBN, di uji di tes adab, wawasan kebangsaan, tidak semua digital karena tukang sapu, cleaning servis dll tak bisa lewat oneline

Gaji Gubernur 500 juta, gaji bupati, walikota 300 juta, gaji DPR, DPD RI 150 juta, gaji DPRD PROV 50 juta, DPRD Kab Kota 30 juta tak ada bbm, makan minum, SPPD, fokus buat perda, UU, awasi anggaran dll

Ramadhan, Idul Fitri sudah dekat buka semua akses darat, laut udara dan RO RO 24 Jam tiket murah, sembako murah stok cukup. Presiden tinggal monitor lewat Hambalang, Istana Negara IT sudah canggih. Eselon II, III, IV sesuai pangkat tanggal lahir secara otomatis, dua tahun sekali di evaluasi, tidak ada talenta, open bidding, aplikasi dll ribet mumet. Berjenjang sehingga maju makmur Indonesia

TK- SMU GRATIS SEMUA, SI, SII, SIII JUARA 1-10 wajib gratis di masing masing kampus, juara I-3 SMU, SI, SII, SIII yang umum wajib masuk BUMN Tanpa tes, semua WNI berobat gratis di Puskesmas, RSUD milik negara. Data semua tanah negara, warga , HGU, HGB dll. Semua kabel di larang keras di atas jalan, lampu merah tak usah banyak, cukup buat bundaran

KPU, BAWASLU, BUMD, WIDYASWARA, TIM PEMBANGUNAN, TIM KHUSUS, segera di HAPUS, kembalikan ke Kesbangpol, Disperindag. Kajati, Kajari awasi semua BOS, HIBAH, DAK, DAU, DBH, PAD, CSR dll, bandel jebloskan ke jeruji besi, ketok hakim 20 tahun pasti MAJU. SYAHBAN SIREGAR SH Wartawan Di Kepri 40 Tahun. Berpikir luas, wawasan luas. Prabowo Subianto sudah 85 persen di dukung oleh KETUM PARTAI ayo segera eksekusi, tak becus langsung COPOT para Menteri, Wamen, dubes, dirut, komisaris dll. SDA melimpah, kader jutaan orang yang mampu bisa, kuat cerdas loyal jujur punya nyali asal di tunjuk.