Bantuan Yang Berturut Turut 6 Tahun Ini, Tahun 2026 Tak Usah Kasih Lagi
Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah harus tegas lugas transparan, sehingga ada kebersamaan, ada rasa keadilan, jangan dia dia saja yang nikmati duit rakyat ini
Kadang dapat di bintan, Tanjungpinang, dapat pula di Provinsi Kepri, satu pulau bintan ada 3 Kepala daerah, harus ini Kajati Kepri minta data di tiga lokasi ini, lewat Sekwan, Kesra, dinas sosial, pertanian dan perikanan, rekap nya, semoga Jehezkiel D Sudarso SH MH Dan pidsus maupun intel Kejati
Setiap tahun ada sekitar 16 Triliun lewat DAK, DAU, DBH, APBN, APBD PROV, KAB KOTA SE KEPRI
Dana pokir, reses, agar ada petunjuk yang jelas dari Mendagri, mestinya yang atur Kepala Daerah, bukan di kapling kapling oleh oknum dewan
Dia yang rencanakan, anggarkan, dia juga yang kerja, ini perlu di kontrol oleh Aparat Penegak Hukum
Berapa banyak ormas, okp, lsm dan lainnya di data akurat, gantian, semoga Gubernur Ansar Ahmad adakan dialog, bedah di gedung daerah, undang semua Bupati, Walikota dan unsur pimpinan dewan dan vertikal daerah, bentang kan di sana, jangan ada diskriminasi, ada yang di buang ke tong sampah, di endapkan, ada yang cair terus, Kata Syahban Siregar SH 40 Tahun jadi Wartawan Di Kepri
SD, SMP sudah gratis semua baju seragam di Tanjungpinang ada 6.102 siswa, siswi. Kegiatan seminar di bintan plaza mubaliq, bantuan sapi, ember, wajan, alat lainnya di bintan center
MBG, SPPG tahun 2026 lebih banyak lagi, koperasi merah putih dan lainnya. Semoga terus di kontrol yang serakah tamak rakus jebloskan ke jeruji besi, miskinkan , asta cita Presiden
Malam tahun baru 1 milyar di Medan di batalkan di alihkan bantuan bencana, di Papua duit Natal di alihkan bantuan bencana Sumatera Utara dan lainnya. Mobil alfhard di jadikan mobil pasien di Pekan baru Agung Nugroho, 100 ambulan di bantu oleh Gubernur Helmi Hasan, Walikota Batam Amsakar bantu 7,5 milyar ke bencana. Khofifah Gubernur Jatim bantu 7 milyar. Presiden setiap kab kota di bantu 4 milyar, tiga Provinsi di bantu 60 milyar, kerugian 250 Triliun
Atau hapus semua mou, bantuan ini dan itu, hibah, proposal, dana media, KPU, BAWASLU, BUMD, alihkan ke fokus ekonomi, subsidi bbm tiket murah darat laut dan udara, buka akses semua, rehab jalan, jembatan, rehab sekolah dll. SPPD ke luar daerah dan luar negeri HAPUS. Cukup dalam Provinsi. Prabowo Subianto sudah tegas ada 5 juta hektar di kuasai negara, tinggal bangun pabrik dll. Semua tambang di data di kelola dengan baik.
