Komjen Pol Dedi Prasetyo Wakapolri : Reformasi Polri
Masyarakat menginginkan agar kembali lagi seperti dulu : cukup Bagian operasional, reskrim, binmas dan lainnya, sedangkan Brimob masuk ke BNPT, Polairud masuk ke Bakamla, Polantas masuk ke Kementerian perhubungan, dirkrimsus masuk ke KPK RI
Sehingga pengusaha tak bingung, rakyat cukup satu Komando : TNI AD Fokus hutan, terminal, desa, kel, sedangkan TNI AL fokus laut, pelabuhan bersama Syahbandar, Karantina, Bea Cukai, itupun harus di luar dari pelabuhan, biar tidak macet, cukup monitor layar lebar di kantor, alat sudah canggih
TNI AU fokus bandara, udara dll, objek vital semua di amankan satu Komando 3 tahun sekali gantian TNI AD, AL, AU, POLRI bersama, mulai dari Pabrik, perkantoran, SDA DLL
Presiden Prabowo Subianto ingin cepat tepat tuntas dan efektif efesiensi. DPR, DPD, DPRD PROV KAB KOTA fokus dapil masing masing, yang dia kunjungi dan bantu rakyat lewat reses, pokir dll
KORUPSI, PENYELUDUPAN, NARKOBA sikat bersama pasukan elit TNI AD, AL, AU dan Kejagung, Kejati, Kejari, sita miskinkan, TPPU dan duitnya bisa rehab jalan desa, kel, kec, kab, kota, rehab rumah warga, bangun 10 juta unit, bupati, walikota siapkan lahan, gubernur bantu bahan bangunan pasti bisa, libatkan warga, kasih insentif
SE 300.2.8/9333/SJ Dan MK 114/PUU/XXIII/2025 sudah jelas POLRI sudah di kasih 25 tahun mengabdi masih juga mau ke sipil mulai RT sampai Sekjen DPD RI hal ini ahli politik, ahli ekonomi, dosen, rektor, ahli hukum itu di rekrut pasti bisa dan gantian, sudah bergaji di Polri, pensiun dapat, dapat besar lagi di Kementerian, mestinya segera di HAPUS, begitu juga widyaswara, tim khusus, tim pembangunan, BUMD, KPU, BAWASLU di HAPUS, cukup ASN pasti mampu eselon I, II yang penting kerja cepat tuntas.
Tahun 2029 lewat nomor urut KETUA, SEK DAN BENDAHARA yang duduk terpilih mulai DPR, DPRD PROV, KAB, KOTA tak butuh duit banyak, pencitraan dll, begitu juga Gubernur, Bupati, Walikota di pilih lewat DPRD tak gaduh, tak banyak habis, tak ada lagi pembisik, mengatur proyek, minta fee, geser sana sini, ASN, PPPK di kendalikan tim sukses dll
Sudah 27 Tahun sangat parah, hancur, terbukti pilkada mahal, pileg mahal, akhirnya tak mau tahu, kembalikan modal dll
Ketua Umum Partai punya tanggung jawab besar, cukup 10.000 per satu suara kali berapa total di daerah masing masing itu yang di berikan dari Kesbangpol, pembinaan daerah sampai pusat
Katakan PDIP Dapat 25 juta suara artinya dia wajib di bantu 250 milyar dari APBN ,begitu seterusnya.
Purbaya Menkeu sudah transparan di bawah Komando Presiden. Akses darat lait udara di buka semua, tiket murah, subsidi bbm dari APBN, APBD. RO RO buka 24 jam, SPBU, GAS, SEMBILAN BAHAN POKOK, SDA di kuasai oleh negara, BULOG wajib beli hasil petani, nelayan. Insya Allah satu tahun kedepan Pengangguran di gaji, pabrik banyak, ijin dll gratiskan semua. Kejati, Kejari kontrol semua, edukasi bandel sita jeruji besi miskinkan.
Semua Menteri, Wamen, Dirjen, KDH, FORKOPINDA turun ke bawah, gang sempit, wilayah kumuh, dialog bantu rakyat. Jangan beban APBD. Tak usah terlalu banyak, cukup 10 orang sidak, bawa pengamanan, gunakan pasukan elit TNI, bawa laras panjang. ABK, Mandor, mualim, masinis, nakhoda, buruh dll di luar negeri GRATISKAN semua paspor, sertipikat, permit, tiket dll, mou dengan menlu dan menaker dua negara pasti bahagia, tak ada lagi ilegal. SYAHBAN SIREGAR SH WAKA BNPT KEPRI, WAKA BAWASLU 2002,WARTAWAN DI KEPRI 40 TAHUN. Niat tulus iklas jujur berani pasti bisa. Jangan Serakah Tamak Rakus.
Dana media, mou, hibah, proposal, bantuan lain, seminar, lokakarya, dll segera audit investigasi seminggu ketahuan, jebloskan ke jeruji besi, pemakai narkoba di bebaskan semua, gantian dengan para koruptor. Bandar, kurir miskinkan, sita aset nya. Jangan main main lagi era eks Kopassus Prabowo Subianto.
