Purbaya YS Menkeu, Sistem Reimburse 10 Hari Kita Bayar Di Depan SPPG
Dadan Hindayana Ka badan gizi nasional mengatakan APBD Jateng ada 27 Triliun, dengan adanya SPPG 3.200 maka masuk 32 Triliun artinya sudah 59 triliun total duit masuk ke Jawa Tengah, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto
Ada 3.000 ekor setiap Satuan pelayanan pemenuhan gizi, harus ada sertipikat laik higiene dan sanitasi, wajib WC dua, tempat sampah, tempat parkir luas, kalau ruko wajib 4 unit, bangunan 15×15 meter, harus ada tempat gudang basah, kering, cuci piring, cctv, rapat dan mobil antar ke sekolah dll
Satu SPPG butuh pisang 15 ton, beras 5 ton, sawah bisa dua hektar, artinya petani dan nelayan wajib beli SPPG
Di bayar 10 hari sekali di depan, buat laporan baru bayar lagi, setelah di verifikasi, Kejati, Kejari wajib masuk kontrol awasi, tak becus jeruji besi tutup langsung, asta cita Presiden harus tegas.
Koperasi agak ngambek yang ada di daerah, karena duit 3 milyar tak di kasih utuh, melainkan bentuk barang Pertamina siapkan gas 3 kg dan 5 kg, bulog siapkan beras, minyak goreng dan gula, telkom, pt pos dan lainnya. Untuk sewa kontrak tak di bayar artinya harus punya modal besar yang punya koperasi.
Sementara di wilayah perbatasan lebih murah beras di toko di bandingkan bulog begitu juga gula dan migor, hal ini tidak bisa bersaing.
Di Kepri kata Gubernur Ansar Ahmad sudah 52 persen ada 638.047 orang dan 127 SPPG yang keracunan yang tidak layak di tutup sementara, di evaluasi, segera perbaiki. Awasi semua oleh Diknas, Dinkes, BPOM, DPRD, OPD, guru dan kasek wajib cicipi dulu sebelum di makan oleh siswa dan siswi. SYAHBAN SIREGAR SH
