Di Kepri Banyak Tunda Bayar?
APBD Kepri berharap dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum, transfer daerah dan Pendapatan asli daerah, kondisi saat ini warga lagi lesuh, sehingga tidak maksimal masuk duit dari pajak dll
Bahkan kegiatan di bawah 200 juta banyak tunda bayar, bisa saja menunggu APBD P Tahun 2025
Begitu juga proyek lelang, sehingga menunggu, administrasi sudah oke di BKKAD Kepri menunggu
Apalagi arahan Presiden Prabowo Subianto wajib hemat efektif efesiensi dan SPPD 50 Persen di potong, hutang ke Hotel, restoran dan lainnya banyak belum di bayar
Bila pakai duit bank atau rentenir maka siap siaplah bangkrut, hutang menumpuk, kalau modal kuat tak masalah
Bahkan proyek makan minum susu gratis belum ada kepastian
Adapun nama nama istilah di keuangan yakni Cek, Cek atas unjuk, cek berjaminan, cek kliring, cek jalan, cek lurus, cek order, cek rusak, cek terbuka, cek mundur, cek cerukan, cek cidera janji
Aktiva lancar, penerima, amortisasi, angsuran kembang, anuitas, arbitrasi, pelaksana, penerbit, pembuka, kliring, koperasi dan lainnya
Aparat penegak hukum terus kontrol awasi anggaran dana media, hibah, mou agar tahun 2025 tak usah ada lagi, ada yang dapat ada gigit jari. Proyek Reses, Pokir juga akan di hapus, agar fokus ekonomi.
OPD, Kabid, Sekretaris, ASN, fungsional, staf ahli, asisten dll akan di rombak semua awal Januari 2025 , bisa saja yang mau pensiun 6 bulan lagi segera di copot pindahkan ke staf ahli. TIM KHUSUS, FKDM, FKUB, FKP, LAM, POSYANDU, PKK, DEKRANASDA DLL segera di rombak di lantik yang baru, koordinasi sama yang terpilih, Mendagri Tito Karnavian, Wamen dan Menkeu, Menpan RB, KSAN mudahkan jangan ada lagi oppen bidding, sebab APH sudah endus banyak di daerah jual beli jabatan. Sesuai tanggal masuk ASN, Kepangkatan, secara otomatis.
