Bila Prabowo, Airlangga, AHY, ZULHAS, Surya, Muhaimin Dll Sepakat, Bisa Lewat DPRD Pemilihan Gub, Bup, Walikota?
Pilkada serentak 27 Nopember 2024 pemilihan, PRABOWO – GIBRAN di lantik 20 Oktober 2024 , sorenya langsung lantik Menteri, Wamen, Dirut, Dubes dan Vertikal, langsung tancap gas, fokus benahi ekonomi
HUT RI KE 79 DI IKN KALTIM Joko Widodo dan semua menteri dll, sudah di siapkan
Pemilihan legislatif sudah selesai September – Oktober 2024 di lantik Se Indonesia, bisa saja bila Ketum Partai Dan Sekjen berubah pikiran, pemilihan lewat DPRD biar tidak ada gesekan etnis suku agama dll
Di satu sisi bila tim, setiap tahun dapat proposal cair, hibah, mou, dll bila semua di audit investigasi bersama BPK, BPKP, Kejaksaan, Polri dan Inspektorat, maka besar kemungkinan akan ada perubahan lewat DPRD
Pemilihan langsung Gubernur sekitar 30-200 milyar, lewat DPRD cukup 10-50 milyar, hemat biaya KPU, BAWASLU dll, bisa di alihkan duit nya tanam jagung, ubi, padi, bangun pabrik dll bersama TNI, POLRI, Warga sekitar, Kata Syahban Siregar SH Pengamat Sosial Media Di Kepulauan Riau
Begitu juga Bupati, Walikota lewat langsung habis 10-100 milyar, lewat DPRD cukup 50 persen plus I total jumlah dewan di daerah
Sebab semua nya sudah Pj dan PJS nantinya, bahkan beban tak begitu besar, semua tergantung DPR, Pemerintah mampu tidak yakinkan , regulasi dll
Kuncinya rakyat makmur, lapangan kerja banyak, akses darat laut dan udara di buka, tiket murah meriah, perbanyak pabrik, sekolah TK- SMU Gratis, semua WNI berobat gratis di puskesmas dan RS milik negara.
Bila perlu ke luar negeri bekerja cukup pakai seperti SIM Gratiskan, setelah kerja baru di potong 10 persen, teken mou menaker, menkumham, menlu dan perwakilan negara tujuan, jutaan yang kerja di luar negeri ABK, MASINIS, MUALIM, KAPTEN, BURUH, PETANI DAN PABRIK DLL , Kata Syahban SH Waka BNPT Kepri lima tahun
Semua tergantung KIM Dan yang lainnya, bila sepakat pasti bisa. Contoh sudah ada LAGOI wisata terbesar di dunia Bintan 23.000 hektar, dulu cukup PM Singapura dan Soeharto mou, sekarang di tarik tarik ke politik maka sepi, begitu juga LOBAM pusat industri dulu ratusan ribu pekerja sekarang sepi, kabur ke Vietnam, Thailan, tinggal pungut PAD saja sulit, semoga para pakar, pengamat bahas, regulasi untung rugi nya.
Dulu Era 1980 an Tanjungpinang maju pesat, sekarang banyak regulasi tumpang tindih, maka sepi, lebih baik Joko Widodo buat aja FTZ Menyeluruh se Kepri, ke luar Sumatera, P Jawa dll tangkap. Pasti tumbuh maju
Pengusaha Mr X bilang kalau ada RO RO 24 JAM Batam ke Bintan sekali jalan mobil 100.000,motor 20.000 sudah untung asal ijin dll gratiskan, sekarang 257.000 sekali jalan 20 menit sampai, tiket ke luar negeri juga mahal kapal, mestinya subsidi BBM, PP 1,2 JUTA dulu hanya 150.000 PP. Kerja sama travel luar dan dalam maupun hotel pasti bisa. Kesempatan emas tahun ini yang terpilih Gubernur, bupati, Walikota lewat Dewan atau langsung, kita tunggu, 79 tahun merdeka kami belum merdeka transportasi jam 18 sudah tutup, tanah Merah bila ada wafat keluarga di Jawa atau sumatera.
