Prabowo- Gibran PR Buat Birokrasi

Syahban Siregar SH Pengamat Sosial Media Di Kepulauan Riau mengatakan, pertama ASN mestinya yang sudah tinggal 6 bulan lagi di tarik jadi staf ahli

Sehingga ada penggantinya Eselon II, tidak seperti sekarang, terlalu banyak Plt, Plh

Open bidding bila sudah di lakukan, katakan 20 yang di ambil 10 , sisa dari 10 tadi bisa di lakukan job fit, tunjuk saja, sebab setingkat kabid, sekretaris sudah pasti mampu

Kepala Daerah tidak perlu harus open bidding lagi. Bahkan open bidding menjadi tawar menawar, terbukti telah banyak masuk penjara, akibat ada angka untuk jabatan ini dan itu

Pj Walikota, Gubernur, bupati tidak perlu ikut campur dalam pilkada, fokus layani warga

ASN, TNI, POLRI yang ikut pilkada, begitu daftar ke salah satu parpol, wajib segera di tarik ke induk, jadi staf ahli

Bawaslu kerja sama dengan TNI, POLRI, Jaksa di daerah biar tidak ada pembiaran, regulasi 2029 buat, rekrut dari unsur pers, tomas, PT, jaksa, TNI, polri pasti bagus.

Menteri, Wamen, Dirut, Dubes ada 1.500 jabatan tergantung Presiden, segera susun, tanggal 20 Oktober di lantik, sore nya langsung lantik, fokus ijin dll gratis, bangun pabrik dll