6 Tersangka Di Jebloskan Ke Penjara Di Kepri
Kajati Kepri Rudi Margono SH MH Lewat Humas Denny AP SH telah jebloskan 6 orang dalam dua hari ini, dengan kasus yang berbeda
Empat terdakwa akibat pembangunan rumah dinas di Natuna 7,7 milyar, ketika itu sidang di Tipikor Tanjungpinang bebas, hingga JPU banding
Hadi Chandra DPRD Kepri dari Golkar sudah di PAW oleh Bakri, bahkan DCT 2024 masih ada namun suara tidak besar dan di putus oleh MA Nomor 5203 1 tahun 6 bulan penjara
Ilyas Sabli DPRD Kepri dari Nasdem, bahkan DCT di KPU masih ada ketika itu di putus oleh MA 6 Tahun 6 bulan penjara, ketika itu dirinya bupati Natuna
Makmur mantan sekwan Natuna di putus satu tahun dua bulan, sedangkan Syamsurizon ketika itu Sekda, namun sekarang kondisi beliau sakit
Di lain kasus ada Waduk Sei Jang APBN 16 milyar yang kerja PT Belimbing Sriwijaya kerugian 931 juta ada dua tersangka, tim terus audit investigasi, bersubahat, turut serta, terlibat akan di sikat semua oleh Kajati, Aspidsus Firdaus SH MH dan tim tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya
Tim Intel, Pidsus terus telusuri kasus ini, sudah lama, bahkan laporan sudah kemana mana ketika itu, bahkan di tambah lagi anggaran, namun tak siap juga.
Petunjuk surat bukti saksi keterangan lainnya terus di dalami.
Kasus Cukai Rokok di KPK RI juga sudah banyak yang di sebut sebut, di periksa ketika itu, belum juga, masih berkeliaran, sementara Apri Sujadi eks bupati bintan lebaran ini keluar, namun yang banyak di periksa ketika itu di Polda, Polres oleh KPK RI banyak yang terlibat.
Proyek mangkrak segera sidak, audit, Pengadilan Tinggi Negeri, Pengadilan Tinggi Agama, Bawaslu, KPU, UMRAH belum siap. Pasar 76 milyar sudah siap tapi belum di tempati oleh pedagang. Mestinya Wapres Makruf ketika datang ke Tanjungpinang, harusnya di resmikan biar bermanfaat gedung yang terbengkalai. Ansar Ahmad Gubernur dukung penuh langkah hukum. Kasus mafia tanah juga belum tersentuh, Polda, Kejati, Menteri ATR BPN data audit, pasti ketahuan asal usul. Bos besar Bandi juga di laporkan oleh warga dugaan milik yayasan belum di serahkan, kita tunggu gebrakan kedua lembaga hukum ini.
Bansos, hibah, mou, dana Media ratusan milyar segera audit investigasi, jangan lho lho terus gantian, haram hukumnya dapat terus setiap tahun, yang lain tiga tahun gigit jari, Kata Syahban Siregar SH Pengamat Sosial Media Di Kepulauan Riau. Ansar Ahmad harus tegas lugas umumkan ke publik siapa yang nikmati duit rakyat ini APBD. DPRD Kepri 23 orang wajah baru dari 45 orang. Gaji Honorer fiktif juga belum di sentuh oleh Aparat Penegak Hukum. Sekda Kepri Adi Prihantara bersih bersih.
