Ka Barenlitbang Prov Kepri Misni Simbolon
Perencanaan terus di lakukan perbaikan, melihat langsung ke lokasi, membawa data dari kab kota se Kepri, di masukan dalam buku, sehingga APBD bisa tepat sasaran, tepat waktu
Kondisi saat ini bulan Mei masuk anggaran, tahun depan langsung di eksekusi oleh BKKAD, sehingga tahun 2023 untuk tahun 2024
45 DPRD Kepri 14 Febuari 2024 sudah ada terpilih kembali atau gagal atau tidak beruntung itu tergantung kinerja lima tahun ini
Proposal, hibah, 231 Media yang nikmati duit rakyat tahun 2022 jangan di berikan lagi, harus ada kebersamaan, rasa keadilan, audit investigasi, seminggu tuntas bila niat tulus iklas APH
Begitu juga SI, SII, SIII di larang keras dapat bagi yang tidak juara 1-5 , duit rakyat sekarang harus selektif, efesiensi, tidak asal asalan, sehingga sila ke lima Pancasila terwujud.
30 % untuk Pendidikan dan Kesehatan, semua WNI di Kepri wajib gratis berobat di RS, Puskesmas milik pemerintah, TK-SMU gratis semua, agar warga bahagia. Yang proyek fisik serahkan ke PU PR.
Ansar Ahmad Gubernur harus tegas, di larang lagi Ketua Yayasan merangkap sampai tiga, hal ini harus di tertibkan. PT, CV jangan di monopoli proyek, berikan rasa keadilan. KPK, BPK, BPKP, INSPEKTORAT dan lain nya sudah awasi kontrol tindak tegas.
