KPK RI Dengan Komisi III DPR RI

Bambang W Ketua Komisi III DPR dengan KPK RI rapat tentang anggaran dan rencana kerja tahun 2023

Tahun 2021 hanya 416 milyar sementara tahun 2022 yang di kembalikan 575 milyar target sudah melebihi batas, pelayanan, publik dan hukum

Ada 14 pelabuhan sudah terbaik, APBN Tahun 2023 sebesar 1,3 Triliun , 43 perkara yang sudah putus 32

PNBP 439,7 milyar, ada 3,3 milyar gratifikasi

Kerja sama sudah ada 774 lembaga negara

LHKPN laporan sudah 3077 orang

Kurang dari 24 jam sudah siap bongkar muat di pelabuhan

120 penyidikan, penuntutan 133,ada 4.021 laporan masyarakat

KPK RI akan tangani di atas 1 milyar bila kurang dari itu akan di serahkan ke APH daerah

Irjen Pol Agung W Koordinasi dan Supervisi sudah di lakukan

88 perkara, 49 di proses, program desa bersih dari korupsi

Hica Panjaitan dari Demokrat segera usut kasus HGU, Dan Kerugian ekonomi negara

Asrul Sani dari PPP lemah penindakan dari 66 urutan 35 negara, indeks turun

Supriansa harus melindungi segenap bangsa untuk kemakmuran rakyat, Indonesia kaya ada emas, batubara, nikel, pasir darat, laut, timah, bauksit dll

Mestinya ada contoh Kab, Kota dan Provinsi, di bina di edukasi di kembalikan kerugian negara, kata politisi Golkar

M Nurdin dari PDIP monitoring center di beli alat yang canggih, Sarafuddin Sudding dari PAN harus seperti Singapura, namun gaji kita masih kecil, di Swiss korupsi 1 milyar kembalikan 10 milyar

Kalau kita kaji 108 pegawai anggaran 28 milyar bila di bagi per orang dapat 259 juta setahun dari duit rakyat APBN KPK RI.

Ketua KPK RI Firli Bahuri dan pimpinan lain nya masukan ini akan kami perbaiki, tindakan tegas tahun politik sudah mulai, rawan di korupsi duit rakyat APBN, APBD, CSR dll di pusat maupun di daerah

Rakyat sulit jerit lapar, sehingga fokus ekonomi dulu 2,5 tahun guncangan yang dasyat. Audit dana Covid, dana Pendidikan, Pengadaan dan afiliasi KDH, dan Kontraktor atau Toko Dollar dll