Presiden RI Joko Widodo, KKPR, IMB, PBG Gonta Ganti Nama, Ribet
Semoga Reformasi birokrasi, keuangan, perijinan, Ijin Mendirikan Bangunan di buat cepat efesiensi tuntas, jangan berbelit belit, ribet
Rakyat butuh 11 bahan pokok harga stabil, stok cukup, lapangan kerja banyak, aman damai lebih sejahtera
Ganjar Gubernur Jateng minta Menkeu jangan gunakan data BI, ayo kita sama sama bahas
Walikota Bogor Bima Arya minta juknis, juklak nya segera di keluarkan, data nya dari Menkeu ada kepastian
Luhut Binsar Panjaitan minta agar digitalisasi semua, biar ketahuan, masukan dalam E Katalog
Kepala Daerah berharap APBD, APBN yang masuk serahkan semua setahun, biar dia yang atur, sehingga rakyat tidak lapar, sulit, lihat sekarang ini sudah mati baru duit keluar, baru administrasi dll
Mestinya duit dulu keluar, laporan belakangan, buat seperti dulu gunakan memo maksimal bisa 10 juta kebawah pasti bagus
Digitalisasi yang kaya makin kaya, yang melarat makin miskin
Semoga Kepala Daerah yang atur, korupsi langsung tangkap vonis 10 tahun
Aparat Penegak Hukum di daerah juga sudah banyak ada Kapolda, Kejati, BPKP, BPK, INSPEKTORAT, DPRD juga ikut kontrol
Bila sudah gaji di atas 10 juta semua rakyat baru bisa, kondisi saat ini masih banyak yang lapar, sakit, menjerit ada di bawah 2 juta sebulan masih jutaan orang
Contoh saja Eselon II, III, IV mungkin ada 500 orang, setiap tahun ganti, bahkan jual beli jabatan sudah banyak di tangkap oleh APH, bervariasi ada 10-150 juta satu orang
Mestinya Eselon II, III, IV lima tahun sekali, sesuai dengan jabatan Kepala Daerah, ijin dll gratiskan semua, fokus ekonomi, proyek beton di kurangi dulu.
Yang sudah di laporkan lewat FB, ONELINE, WA, TW, IG laporan tertulis segera di tindak lanjuti oleh APH
Media tak usah ada lagi mou, cukup satu berita berapa, lewat Humas
Hibah, proposal, dll dia tahun sekali di bantu, jangan lho lho terus gantian
TPPU duit rumah anak dll harta 2-50 milyar dari mana duitnya, investigasi di masing masing instansi seminggu pasti ketahuan, bila niat tulus iklas jujur tidak Serakah Tamak Rakus.
Semoga tegas lugas, memulai nya, keberanian, ketegasan tergantung 9 Ketua Umum Partai, DPR, DPD, MPR buat regulasi bersama Pemerintah.
Kondisi saat ini mungkin Pilpres, Pileg, Pilkada masih seperti tahun 2019 , bila tidak di benahi, cukong, donatur, finansial ini pernah di ungkapkan oleh Mahfud MD Menkopolhukam. Tergantung juklak, juknis. Rakyat yang punya hak yang menentukan 14 Febuari 2024 .
