KPK RI, Kejati, Polda? Terus Kontrol Duit Rakyat?

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepri Tahun 2022 sudah di salurkan baik infrastruktur dan makan minum, belanja alat tulis kantor, hibah, proposal dan lain nya

Untuk media lebih baik di hapus saja, tahun ini 36 milyar tak tahu siapa yang nikmati, buka semua, mou di hapus, biar tidak ada monopoli

Adapun anggaran Buat taman di bandara 40 milyar, Fly over 60 milyar arah ke Dompak, Dekranasda 10 milyar, Dirkrimsus 10 milyar, Brimob 10 milyar, RS AD sebesar 10 milyar dan lain nya, rumah Singgah 10 milyar

Pembinaan spritual 14 milyar, Kebijakan Kesra 685 juta, biro Kesra ada 19 dan 50 juta, gaji Non ASN 1,4 milyar, tambahan penghasilan 1,7 milyar, iuran jamkesda 134 juta

Tambahan penghasilan 972 juta, hal yang sama juga ada tambahan penghasilan 972 juta

Honorer narasumber 29 juta, di serahkan ke masyarakat 71 juta, bola volly 22 juta, Koordinasi 49 juta, ada lagi koordinasi 44 juta

Prestasi ASN di berikan sebesar 1,5 milyar, budaya 34 juta, perjalanan dinas di kota 57 juta, sewa angkutan 80 juta, pelayanan umum 36 juta

Ketua KPK RI Firli Bahuri, Kajati Kepri Gerry Yasid SH MH, Kapolda Irjen Pol Aries Budiman bersama tim terus pantau

Ada lagi dinas biasa 68 juta, sewa alat 38 juta, TV 13 juta, listrik 35 juta, air bayar 24 juta

Bangun Pelabuhan ada 60 milyar, bangun waduk 16 milyar, rehab jalan dan peningkatan ada sekitar 100 milyar

Cen Sui Lan DPR RI juga tahun 2023 akan alokasikan 200 milyar.

Tenaga umum 90 juta, dinas biasa 233 juta, acara sebesar 582 juta, tenaga administrasi 422 juta, juri bayar 198 juta, hadiah bayar 282 juta

Pelihara mesin atau perawatan 836 juta, jasa administrasi 835 juta, sewa gedung buat acara 1,2 milyar, tiket pesawat dll 1,9 milyar, sewa mobil 862 juta, dinas biasa 211 juta, ada lagi paket 1200 ini di bagi bagi, proyek Penunjukan langsung, semoga Ansar Ahmad Gubernur Tegas jujur, bila ada proyek mangkrak segera tindak tegas, mungkin proyek TVRI 10 milyar tak siap, meratakan lahan KPUD 800 juta, semoga Kata Syahban Siregar SH Pengamat Sosial Media Di Kepulauan Riau

Ada proposal jalan tol, sistem, cair dan ada di buang ke tong sampah. Kogabwilhan I bintang tiga, wakil bintang dua, bintang satu 7 , Kolonel ada 70 orang, belum lagi Koarmada I bintang dua, wakil bintang satu, dan Kolonel lain nya, sedangkan Lantamal pindah ke Batam, Lanal di Tanjung Uban. Korem bintang satu. Transparan lugas dan tidak ada anak tiri anak kandung APBD Kab kota dan APBD Provinsi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *