Pulau Bintan 2 Bintang Tiga, Dua Bintang Dua, Puluhan Kolonel, Hanya 85 Km
Pulau Bintan dari ujung ke ujung sudah laut, hanya 85 km keliling, tiga perkantoran pemerintahan Walikota Tanjungpinang Rahma , Bupati Bintan Robby Kurniawan , Gubernur Ansar Ahmad
Kogabwilhan berkantor di dompak bintang tiga satu, bintang dua satu, bintang satu 7 , kolonel ada 70 orang, gabungan TNI AD, AL, AU
Sedangkan lantamal bintang satu, kolonel juga banyak, Danrem bintang satu, kolonel juga banyak, Kajati Kepri Gerry Yasid, Kanwilham, PN, bentar lagi ada PT, Danlanud, belum lagi di mentigi Tanjung Uban.
Kapolres ada dua, Dandim satu, semua berkantor di Pulau Bintan, sedangkan di Pulau Batam ada Kapolda Bintang dua, waka bintang satu, Guskamla bintang satu, BIN bintang satu, Polresta Kombes Pol
Perkantoran ada BP Batam, Walikota Batam M Rudi anggaran sekitar 7 Triliun jarak ujung ke ujung sekitar 60 km , Kejari, Dandim, Danlanud , PN, Kejari
Jarak antara Pulau Bintan ke Pulau Batam, bila pakai sped boat tiga mesin 13 menit sudah sampai, RO RO mobil roda empat sekali jalan 275.000,- terlalu mahal
Mestinya swasta kan saja, banyak yang mau pengusaha Kepri, ijin dll gratiskan, dari Papua ke Tiongkok saja kami sanggup, ini kecil ah kata pengusaha, kalau 24 jam RO RO sekali jalan 150.000 mobil, motor 25.000 pakai tongkang yang sudah di desain, sudah untung besar kami, semoga Ansar Ahmad
Presiden RI Joko Widodo mestinya di perkuat Anambas, Natuna, jutaan ikan di laut di curi oleh asing, malam hari, minyak dll di dasar laut banyak, semoga
FTZ di berlakukan semua di Kepulauan Riau baru tumbuh sehat maju sejahtera, era 1990 an ramai wisata dll tumbuh, sumbang pajak terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta.
Karena dekat dengan Singapura, Malaysia, kenapa jauh jauh ke Belawan dan Surabaya, sementara Kepri hanya 10 menit, kenapa tidak jadikan penampung barang dll
Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Bambang S, Ketua DPD RI La Nyala dan lainnya harus bisa fokus ciptakan kerja banyak. Jangan kucing kucingan seperti sekarang, antara ada dan tiada?
Tujuh KDH, Satu Gubernur mestinya ini di desak oleh Presiden RI buat Keppres FTZ dan Vertikal daerah segera desak pusat, bila tidak maka akan semakin sulit, Kata Syahban Siregar SH Pengamat Sosial Media Di Kepulauan Riau.
