Ketua KPK RI Firli Bahuri ,Jangan KKN

Firli Bahuri Ketua KPK RI rapat dengan semua Gubernur ,Bupati ,Walikota dan Sekda se Indonesia ,koordinasi monitoring dan pengawasan SE 8 Tahun 2020 di patuhi ,jangan ada minta fee dan gratifikasi semua di catat dan akan di audit oleh BPKP .

Jangan ada niat jahat ,kerja sama dengan toga tomas todat dan TNI.POLRI .

BNPB dan gugus tugas sudah ada lima orang penempatan anggota atau tim kami .

LKPP ,boleh tidak pakai E Katalog ,boleh tunjuk PPK dan penyedia kunci nya jangan merk up jangan KKN .

100 % boleh di bayar langsung dan boleh kontrak dan barang ada tahun berikut nya bayar tergantung kesepakatan .Patuhi LKPP 4 tahun 2020.

Harga wajar saat ini pasti ada audit BPKP .Dan daerah telah kumpulkan untuk jaring sosial 3,7 triliun,kesehatan 9,5 triliun makan minum dan publikasi serta koordinasi ada 306 milyar dari pusat ada 405 triliun .

Mendagri Tito Karnavian ,ekonomi dan kesehatan harus seimbang ,kondisi saat ini 205 negara sudah terpapar ,melawan musuh yang tidak terlihat .

15 % hanya ada PAD selebih nya transfer pusat ,Provinsi hanya sumbang 46 % selebih nya tergantung pusat .

Sektor wisata dan industri di buka namun perhatikan prokes ,jangan semua di tutup .Mendagri sudah keluarkan surat 4 tahun 2020 ,Menkeu nomor 6 tahun 2020 patuhi .

Wilayah Kepri bisa bebas dari luar di perketat begitu juga Pulau Jawa dan Sumatera bisa sepanjang disiplin masker dan prokes .

Presiden RI Joko Widodo ayo kerja kerja kerja ,Menteri dan Dirjen turun dan DPR juga sudah turun ke konstituen bantu warga yang terdampak.

Vertikal juga sudah turun bantu warga vaksin semua gratis tidak ada lagi di politikan ayo bersatu lawan pandemi global .