Kasus Pajak Belum Tuntas,20 DPRD 2017-2019 Di Perika Kejati ,Dugaan Makan Minum Dan SPPD
Kajati Kepri Hari Setiyono SH MH telah ada intruksi tegas dari Kajagung RI ST Burhanuddin ,miskinkan TPPU bila ada cukup bukti .
Ada 20 DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2017-2019 di periksa di investigasi dugaan SPPD fiktif dan Makan minum di Kota Tanjungpinang.
Kejari baru periksa dua Yakni S dan P,yang lain akan menyusul tergantung penyidik di Jaksa .
Dulu ada kasus pajak BPHTB belum tuntas ,ini ada lagi ,kasus BUMD juga belum tuntas ,kasus Tambang juga masih ada sebagian yang masuk ,kasus penerimaan STPDN ,ada dugaan sogok menyogok sudah masuk di persidangan .
Belum lagi proyek yang mangkrak ,banyak PR Adpidsus yang baru Sugeng R.Polda dan Kejati terus mengawasi proyek yang baru lelang ,sedang berjalan dan yang sudah cair di Bank Riau Kepri.
Kunci nya Jangan Serakah Tamak Rakus saling berbagi di tengah pandemi global .APBN.APBD.CSR itu duit rakyat .
Ada PT.CV. yang punya A yang loby B,yang kerjakan C pemodal D ,yang dapat FEE yakni E ,lelang buang 24 % ,PPN PPH 12,5 % ,Keuntungan minimal 15 % ,Rente 15 % setahun hancur ,bangkrut semoga .
Baru saja Bupati Probolinggo OTT KPK RI bersama suami nya ,jabat di DPR RI ,waspada waspada ,Kata Ketua KPK RI Firli Bahuri dan Pintauli Siregar SH MH DKK.
