Dinasti Membolehkan ,KKN Dilarang ?

Di Kepulauan Riau :Keluarga Gubernur Kepri Ansar Ahmad :Istri Wakil Ketua DPRD Kepri ,Anak Jadi Bupati Bintan Rubby K ,ada lagi eselon II Setiyoso ,Indra,dan Sek serta ASN dll .

Keluarga Suryo Respationo mantan Wagub yang sekarang jadi Ketua PDIP Kepri :Adik dan anak jadi DPRD .

Keluarga M Rudi Walikota Batam :Istri jadi Wagub Marlin dan ASN sebagian kecil .

Lis Darmansyah mantan Walikota Istri dan suami jadi DPRD .

Keluarga alm Andi Rivai Siregar ada dua jadi ASN .

Apri Sujadi Bupati non aktif ,istri jadi DPRD Kepri dan ASN.PTT.Honda sebagian ,proyek di bintan tak tau siapa yang nikmati ?

Keluarga Tujuh Kab Kota Se Kepri juga ada ,namun keluarga yang bukan sedarah .Ada lagi Keluarga Daeng Rusnadi Mantan Bupati Natuna di DPRD ada tiga orang ,ASN dll sebagian ,istri pernah jadi Wabup .

Keluarga Suhajar Diantoro mantan Sekda Prov Kepri ada juga keluarga eselon II dan ASN.

Tergantung publik yang menilai ,sepanjang peka peduli kerja profesional ?bahkan di pusat juga seperti itu ?keluarga Menteri ,Dirjen dan Keluarga Presiden .

Jadi kita harus bangga bila anak petani atau anak nelayan atau pedagang asongan jadi Akpol Akmil atau Jenderal atau KDH atau Prof .

Kita tunggu pembahasan DPR Dan Pemerintah Tentang Pileg Pilkada Pilpres dll regulasi apakah karena darurat kesehatan semua di pilih lewat perwakilan rakyat DPR.DPRD .atau masih seperti era reformasi atau yang lain,tergantung 9 Ketum Parpol yang atur di DPR RI .

KPK.JAKSA.POLRI.TNI.IRWASDA.ORMAS DLL tinggal awasi duit rakyat ,APBN.APBD.CSR .Ketika pandemi wajib peka peduli .

Bisa saja Warga yang punya hak pilih tidak akan di manja lagi ,hanya loby loby Ketum dan Ketua di daerah .Caleg juga daftar lewat OSS ,hemat biaya ,Kata Syahban Siregar SH Pengamat Sosial Media Di Kepulauan Riau .

UUD -Pancasila sudah bagus ,mewakilkan ,sudah ada contoh di pilih lewat DPRD Di Kepri yakni :Gubernur Isdianto ketika itu ,Wawako Endang dan bentar lagi Wabup Bintan aman biaya hemat ,dana bisa fokus ke Kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Pakar hukum pidana,perdata,hukum tata negara dll di undang dialog ,sebab Ketum sudah bahas di Istana Negara .

Kunci nya rakyat : Lapangan kerja banyak ,sembako stabil ,tidak Serakah Tamak Rakus dalam mengelola DUIT RAKYAT ?APBN.APBD .CSR,Pasti ikut dan tidak akan berontak .

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *