Mengingat ,Menimbang ,Darurat Kesehatan ,Pilpres,Pilkada,Lewat Dewan?
Parpol yang masih kritis dan belum satu suara mungkin hanya PKS Dan Demokrat .Yang lain sudah bersatu dengan Pemerintah ,bisa saja voting menang ?di ubah cara demokrasi kita ,Karena darurat kesehatan .
Berkerumun tak boleh maka Pilpres dan Pilkada lewat DPR Dan DPRD ,bisa saja Wakil di tunjuk dari ASN.TNI.POLRI sesuai kepangkatan .
Menghemat ratusan triliun rupiah Bawaslu dan KPU hanya ada di pusat dan biaya tersebut bisa fokus ke Kesehatan dan sembako dll bantuan yang terdampak .
Ketua DPR RI Puan Maharani ,Ketua MPR RI Bambang S ,Ketua DPD RI La Nyala bisa saja sepakat dengan Pemerintah .
Buat regulasi selesai ,hukum tata negara bisa memungkinkan untuk itu .Kembali ke UUD Dan Pancasila .
Sebab biaya Pilkada Gubernur bisa habis 100 milyar ,Bupati dan Walikota sekitar 30 milyar ,bahkan Korupsi ,melihat banyak nya di tangkap KPK RI .
Kalau lewat Dewan cukup loby Ketum Parpol ,bisa saja hanya 12 orang ,tak patuh PAW ,Contoh Pemilihan Wakil Walikota Tanjungpinang sukses lewat DPRD ,tak gaduh .
Bentar lagi pemilihan lewat DPRD Wakil Bupati Bintan ,bila Apri Sujadi sudah ada putusan PN.MA .
APBN.APBD mungkin akan di bagi rata 34 Provinsi ,dewan ,Kejati ,Polda dan KPK tinggal awasi ,biaya loby tak ada lagi .
Ormas okp lsm mungkin akan di bagi rata lewat APBD tak ada lagi Monopoli .
Para pakar juha sudah mulai mengarah ke arah sana ,tidak ada benturan agama etnis suku dll .
Pemgamanan pun tak terlalu ketat cukup di gedung ,ketika dulu TPS banyak yang wafat dll.
Evaluasi menyeluruh ,dulu Jokowi dengan Prabowo juga besar biaya dll ketika pilpres ,untung nya sudah akur damai .
Tol Aceh ke Lampung bentar lagi rampung 2.812 Km anggaran 768 Triliun PT Sarana Multi Infrastruktur ,PT Hutama Karya lagi kerjakan ,Menteri PU PR.
Prokes jaga jarak masker cuci tangan olah raga vitamin ,bentar lagi ada pergantian Panglima TNI dan Menteri juga akan ada perombakan ,banyak tim sudah masuk KOMUT.KOM.DIR di BUMN .
Joko Widodo dan Maruf Amin akan langgeng dan bisa saja ini mengembalikan ketika zaman Soeharto ,kritik boleh tapi membangun .Fokus lapangan kerja banyak ekonomi maju pabrik tumbuh ,TWK tetap bila tak lulus cari kerja yang lain .
SI.SII.SIII.gratis bagi yang pintar atau juara umum di daerah maksimal 10 besar ,langsung masuk ASN.BUMN ,begitu juga yang berprestasi ,kesehatan di jamin oleh negara ,Kata Syahban Siregar SH Pengamat Sosial Media Di Kepulauan Riau .
Caleg juga lewat OSS sehingga Ketum dan Ketua yang seleksi di daerah ,suara terbanyak itu yang duduk sesuai urutan nya ,lewat Fijer Prin atau apapun bentuk nya.

BELI ALAT SEPERTI WA DLL SEHINGGA RT .BABINSA.BABINKAMTIBMAS YANG DATANGI WARGA TERSERAH PILIHAN CALEG DPR.DPD.DPRD PROV.KAB KOTA .
NAMA SUDAH ADA .
SEHINGGA BIAYA RINGAN .KTP JUGA SDH BISA DI PRIN DI PAPUA ATAU ACEH .SUDAH ONELINE .MEMUNGKINKAN UNTUK ITU .
NAMA CALON SUDAH ADA TERSERAH SELERA WARGA YG PUNYA HAK PILIH
WAKIL GUB.BUP.WALIKOTA DI TUNJUK DARI ASN
TNI.POLRI AKTIF.
APBN DI BAGI RATA 34 PROVINSI
APBD PROVINSI DI BAGI TUJUH KAB KOTA RATA .
CSR DAN PROYEK YG MENENTUKAN KDH .TAK ADA LAGI LELANG .YANG ADA TUNJUK .
PL SEMUA KHUSUS KAB KOTA.PROVINSI YG BESAR BESAR PROYEK .BEGITU JUGA APBN .
TAK ADA LAGI DANA RESES POKOK PIKIRAN .YG ADA GAJI DLL SEKIAN ITU SEMUA.
SEHINGGA TRANSPARAN JELAS TIDAK ADA LAGI KKN MONOPOLI .
FOKUS CIPTA LAPANGAN KERJA .PABRIK .KESEHATAN DAN PENDIDIKAN SD-SMU GRATISKAN SEMUA.
ANTIGEN .PCR .SWAB DLL GRATISKAN SEMUA DI TANGGUNG APBN.APBD .
PANGLIMA TNI.KSAD.KSAL.KSAU.KAPOLRI SUDAH KOMPAK BERSATU .
DPR .DPRD PUN SUDAH TAK ADA LAGI KRITIS .SEHINGGA MEMUNGKINKAN.
TERGANTUNG DPR .DPD.MPR.PEMERINTAH BUAT REGULASI CEPAT TUNTAS
DEMO PUN TAK BOLEH KARENA TAK BOLEH BERKERUMUN.
YANG TIDAK PATUH DISIPLIN MAKA PAW .KETUM PARPOL PUNYA HAK SANGAT BESAR KARENA SUDAH TEKEN BERMATERAI .