KUA- PPAS Tahun 2025 APBD 3.933.000.000.000
Wajib di habiskan oleh Pemerimtah Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2025
Manfaat buat rakyat bukan KKN, bukan kelompok tertentu saja. Agar semua di audit investigasi oleh Aparat Penegak Hukum
Dana media, mou, hibah, propossl , POKIR DEWAN coba di audit semua.
Kemana duit rakyat itu mengalir, bila biat tulus iklas seminggu tuntas, sita, dokumen di kesra, kesbangpol, perkim, komdigi ada ratusan milyar
Mungkin KPK RI harus turun ke lokasi, karena yang lain sudah kebal mungkin.
Anggaran untuk ganti rugi lahan jembatan batam ke bintan 60 milyar, sebiji tiang pun belum ada. Anggaran tambat kapal BUMD sudah di suntik ratusan milyar masih rugi, betul juga BUMD 5 Triliun rugi kata Mendagri, lebih baik bubarkan, kasih ke Disperindag yang kelola
Anggaran seminisasi dan lainnya ini di bawah 200 juta, bahkan sekarang di bawah 400 juta boleh lelang.
Lahan di Dompak 950 hektar coba di cek semua, sudah berubah kepemilikan nya, padahal APBD sudah beli seluas itu.
Aset Pemerintah banyak tak jelas sekarang ini bergerak maupun yang tak bergerak. Iman Sutiawan Ketua DPRD Agar audit semua bersama 45 orang
Wagub Nyanyang Haris Pratamura ayo harus ada greget, jangan ada pembiaran. BKSDM mestinya 6 bulan lagi pensiun segera tarik ke staf ahli. Banyak yang mampu, tak perlu dari kab kota di tarik ke Pemerintah Provinsi
Gubernur Ayah, Wakil Ketua DPRD Ibu, Anaknya Bupati Bintan, belum lagi eselon II, III, IV dan ketua yayasan, ketua pkk, ketua paud, ketua dekranasda dan ketua lainnya, yang ramai hanya Kedai Kopi Gubernur, yang lain sepi lesuh anjlok bangkrut. Bayar angsuran sudah sulit.
Di tepi laut sudah di bangun 1 triliun tidak dapat apa apa dari itu, mestinya buat PUJASERA 5.000 LAPAK, parkir dan retribusi dapat, ini di bangun lagi 5 milyar hanya untuk jalan jalan olah raga.
Pelabuhan Dompak, Pelabuhan Moco mestinya di fungsikan, RO RO Batam ke bintan buka 24 jam, tiket murah meriah. Subsidi bbm nya. Buka RHF ke medan, pekanbaru, padang PP 1,5 Juta pasti ramai tumbuh, wisata maju. Dialog pengusaha, KDH, OPD, DPRD, Forkopinda, toga tomas todat pasti ada solusi. Ini mau pinjam bank riau kepri 110 milyar. PT SMI juga mau pinjam lagi sungguh. PPPK gaji pokok tidak ada TPP. OPD di potong TPP. Duit transfer daerah di kurangi, tapi tak ada ide gagasan atau UMKM Rakyat dll.
Koperasi belum, MBG baru sebagian di batam yang maju, sekolah rakyat belum, sembako naik akibat Dirjen Bea Cukai sikat basmi, harusnya kita beli kapal angkut sembako dari Sumatera atau pakai kapal perang TNI AL, subsidi bbm nya biar rakyat tak jerit.
