Dana Hibah, MOU, Proposal, Dana Media Menguap Di Kepri?
KPK, BPK, BPKP, INSPEKTORAT terus kontrol bersama Aparat Penegak Hukum Daerah agar adil bijak dan berikan secara transparan, tahun pilkada agak rawan di embat
Ada yang dapat ada yang gigit jari ada yang setiap tahun dapat ada di buang tong sampah.
APBD KEPRI TAHUN 2023 ada laporan pertanggung jawaban belum ada yakni Dinas Budaya Kepri 2.165.000.000
Dinas ESDM sebesar 577.700.000 dan DKPPKH Kepri 835.766.000 , ada Hibah 362.326.208.341
Berupa barang sebesar 102.534.456.832 berupa UANG Sebesar 222.882.877.298 , sementara dana BOS 36.908.874.211
Ada ratusan judul di bayar sekian milyar dan lainnya segera audit investigasi bersama APH Pasti ketahuan
Bahkan di kab kota dapat di Provinsi Kepri dapat double dan mestinya ada rasa kepedulian dan rasa keadilan
Di Kesra, Kesbangpol, Di Sekwan DPRD Kepri baru di lantik.
Begitu juga BUMD hanya setiap bulan dapat 60 juta, sementara 1500 x 3.000 x 30 hari x 12 bulan dapat 1.620.000.000
Bahkan tambat kapal nihil, sosialisasi sudah banyak habis duit rakyat ketika itu, Bahkan tambang minyak BUMD mau kelola di suntik 20 milyar. Belum lagi bansos rawan, tidak pernah di libatkan Wagub Marlin Agustina, fotonya hanya ada Gubernur
Pulau Penyengat ratusan milyar dari APBN, APBD untuk wisata religi dan nilai sejarah
Dekranasda dan LAM ada sekitar 30 milyar bangun gedung dll
Ekonomi lesuh, kurang bergairah, hanya oknum oknum tertentu yang nikmati. 25 September 2024 PJS GUBERNUR MARLIN AGUSTINA
DPRD Kepri lagi fokus bentuk Ketua, Waka, Ketua Fraksi, Ketua Komisi, MKD dan lainnya, segera kunker audit investigasi, jangan lengah, duit rakyat untuk kemakmuran rakyat. Forum Batak Islam Kepri selama ini tak pernah dapat bantuan semoga Mendagri berikan teguran keras jangan ada KKN.
