Presiden RI Joko Widodo HUT RI 78
APBN Tahun 2024 sebesar 3.304,1 Triliun, Bidang kesehatan sebesar 186,4 Triliun, bidang perlindungan sosial sebesar 493,5 Triliun
Ketua DPD RI La Nyalla hentikan kontestasi politik semata, ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara liberal, demokrasi ala barat
Untuk dana desa sejak Joko Widodo jabat sudah di gelontorkan sebesar 539 triliun, harus di kontrol di awasi, telah banyak juga masuk penjara Kades
Di Jawa Barat dapat remisi 17.016 orang kata Menkumham
Pendiri paskibraka Husein Muntahar 5 Agustus 1916 dari UGM, Pernah jadi Sekretaris Panglima AL dan di perbaharui oleh Idik Sulaeman tahun 1973
Semoga DPR, DPD, MPR, Menkeu fokus ekonomi, pulihkan dulu, di berikan pinjaman lewat Bank jangka panjang, apalagi elnino, semoga fokus ijin dll gratiskan dulu, permudah semua
TK-SMU sederajat yang negeri wajib gratiskan semua buku, baju seragam, spp dll, yang juara SI, SII, SIII Gratis sampai dapat gelar, agar motivasi berpacu, tauladan, jangan korupsi. Cegah edukasi, semua KDH rangkul rakyat nya, jangan di kelompokan, di singkirkan
Proyek jangan ada di kapling oknum Dewan, kasih sama PT, CV tidak di monopoli, KKN.
Sudah merdeka 78 tahun, ayo bangkit bersatu majukan, proposal, hibah, mou gantian, jangan lho lho terus, Kata Syahban Siregar SH Pengamat Sosial Media Di Kepulauan Riau
14 Febuari 2024 sudah terpilih semua DPR, DPD, DPRD PROVINSI, KAB KOTA DAN PRESIDEN, WAPRES. IKN wajib lanjut. Yang baik lanjut yang tak baik di revisi
TNI, POLRI, SATPOL, BAWASLU harus tegas lugas ketika 1 Febuari – 10 maret 2024 agak rawan, politik uang tangkap di diskualifikasi. Panglima TNI, KSAD bulan Nopember sudah ada yang baru. Pj Gubernur, Bupati, Walikota Se Indonesia harus jujur tegas tidak berafiliasi ke parpol, netral, independen. Tim lihat dengar investigasi pasti ketahuan, sehingga putusan murni adanya.
