Bila KDH, DPRD, OPD Diberikan Gelondongan, Pasti Sejahtera

Dulu Kabupaten Kepri sebelum Provinsi hanya 300 milyar cukup setahun, sekarang 17 Triliun, tapi rakyat masih sulit

Artinya apa, sebab perencanaan tahun ini untuk tahun berikut nya, bila ada bencana dll, tidak di anggarkan, sehingga menyulitkan bagi KDH

Bahkan hampir semua Pusat yang atur, sementara KDH yang tahu rakyat nya, lebih baik APBD berikan bentuk gelondongan agar Kepala Daerah yang atur

Begitu juga ijin dll, belum lagi pungut dll, sehingga terarah maju, swasta juga tunbuh berbarengan dengan infrastruktur

SDM, SDA melimpah, Januari -Desember, baru tahun berikut nya di awasi di kontrol, agar Jan-Desember tepat sasaran, kunci nya rakyat sejahtera

Kondisi saat ini, Pj, Plt, Plh akan ada ratusan tanpa di pilih di tunjuk oleh Presiden RI Joko Widodo, Di SK kan oleh Mendagri

Bahkan kita lihat Pendidikan 20 % , kesehatan 10 % lama lama semua minta sekian persen

KDH, DPRD, OPD, Pengusaha bila bersatu maka rakyat sejahtera, belum lagi Vertikal daerah sudah di anggarkan oleh APBN, masih di bebankan oleh APBD

Kepala Daerah sudah di pilih rakyat, tapi tidak bisa bergerak, seperti pilot, begitu ada rakyat miskin tak makan tak peduli, karena sudah ada dari Mensos dll

Semoga DPR , DPD, MPR, Pemerintah Pusat harus buat regulasi, atau di sesuaikan dengan PANCASILA, UUD, BHINEKA TUNGGAL IKA, NKRI, semua KDH, di pilih lewat DPRD, begitu juga Presiden RI agar duit tak habis, bisa bangun rumah miskin gratis, pinjaman di permudah dari BUMN. Dari Syahban Siregar SH Pengamat Sosial Media Di Kepulauan Riau

Belum lagi ketika Pilpres 2019 ada 800 orang wafat, FS belum selesai dll, banyak persoalan, contoh cukai rokok di BAP banyak, hanya dua yang di angkut, banyak masalah, semoga ini di benahi, belum terlambat. Kalau lewat langsung habis 76 Triliun, kalau lewat DPR, DPD, MPR mungkin hanya 10 Triliun, sisa nya bisa bangun rumah miskin gratis di 34 Provinsi.