Gubernur Ansar Ahmad, E Katalog Gunakan Produk Dalam Negeri

Presiden RI Joko Widodo minta agar manfaatkan E Katalog untuk pengadaan barang dan jasa, jangan di monopoli, jangan ada lagi KKN

KPK RI, KEJATI, POLDA akan awasi semua kegiatan bersumber APBN, APBD, BUMN

Sehingga benar benar murni, tidak ada lagi kamuplase. Harus di jalankan di 34 Provinsi.

Biar ekonomi tumbuh pesat, maju sehat. Pokja setiap tiga bulan sekali rombak biar ketahuan hitam, abu abu dan putih.

Ansar Ahmad, Hasan Kadis infokom, Asisten Luki dll, kegiatan di hadiri oleh Presiden RI.

Kasus kasus yang lama, yang sudah masuk jeruji besi ini, jadi acuan, agar hindari hal hal yang merugikan duit rakyat.

Dana Humas, infokom semua umumkan agar ketahuan, siapa yang nikmati duit puluhan milyar.

Baleho ada pertanyaan meter 20,25,30,50.000 per meter, sewa ada gratis ada bayar ada macam macam, galeri tak ada lagi yang ada langganan dan publikasi.

Menguap anggaran tersebut, KPK RI akan sita dokumen tersebut, sehingga ketahuan cara cara, pola lama masih di lakukan, semoga Kata Syahban Siregar SH Pengamat Sosial Media Di Kepulauan Riau.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *