Presiden RI Joko Widodo Kesal, 226 T Ngendap Di Daerah
Presiden RI Joko Widodo rapat dengan Menkeu Sri Mulyani, agak kesal sampai hari ini 24/11/2021 ada 226 Triliun ngendap duit di daerah, padahal Desember sudah dekat, akhir tahun, ada yang sudah ketok APBD 2022.
Apa yang salah, kemungkinan macam macam, ada yang sengaja di endapkan atau karena sistem Di Kemendagri semua berubah, dulu bentuk gelondongan, sekarang per item, bila salah balik lagi.
Atau karena takut dengan Kejati, Polda, KPK RI menghantui, bisa saja ketika Musrenbangnas tidak ada yang bicara, atau karena ketika ada rapat Gubernur, Bupati, Walikota Se Indonesia biasa nya setiap setahun sekali ada, mungkin tidak di buka keluhan atau tanya jawab.
Atau bisa saja duit nya tidak ada, angka saja, sebab pajak dll warga agak sulit, karena kondisi covid.
Atau akhir tahun proyek bisa kerjakan, pengawasan kurang, sebab orang sibuk ini dan itu, lihat saja Rumah Ibadah pun di Korupsi, Dana Desa di korupsi, bansos juga di korupsi, hampir semua lini bila kita lihat pemberitaan di Media, Jaksa, Polisi, atau KPK RI yang lik dik tut dan ketok palu hakim.
Presiden RI, Ketua DPR RI, Panglima TNI, KSAD, KSAL, KSAU, KAPOLRI, KPK RI dll segera buat regulasi yang pro rakyat, namun KDH Jan-Desember jangan di usik, tahun berikut nya evaluasi, bentuk gelondongan, mungkin Sejahtera Sehat Warga pun dapat imbasnya.
DPR, DPD, MPR RI coba investigasi ke daerah apa masalah nya, berbeda beda lihat kultur budaya atau kondisi alam.
Di kedepankan Nasionalisme, Wawasan Luas, KDH di cintai rakyat, apalagi bila KDH Dan Wakil beda partai, atau KDH Beda partai dengan Ketua DPRD. Ayo berikan solusi terbaik, undang pakar pakar biar ada solusi, Kesempatan Emas Jokowi dan Prabowo sudah menyatu, DPR. DPD. MPR 70 % mendukung sebab Ketum hanya Demokrat Dan PKS yang di luar pemerintahan, Kata Syahban Siregar SH Pengamat Sosial Media Di Kepulauan Riau.
Kerja iklas jujur amanah dan apa adanya, regulasi akan bagus, Rakyat Butuh Aman, damai sejuk sejahtera, sembako stabil, lapangan kerja banyak, tak berharap pada APBN. APBD. CSR. Semoga Jokowi-Maruf
